MARI MENGHARGAI LINGKUNGAN

Oleh Ahmad Supartono

Pengurus ISTEL DPW Lampung.

Bumi tempat yang kita huni saat ini memiliki sejarah panjang baik dalam proses pembentukannya sehingga dapat dihuni oleh manusia dan mahluk hidup lainnya. Lingkungan disekitar kita pun memiliki sifat memperbaiki dengan mekanisme keseimbangan sehingga alam dapat selalu kita huni. Namun demikian, perilaku manusia yang sadar maupun tidak selalu menekan lingkungan kearah negatif. Walaupun lingkungan dapat memperbaiki dirinya sendiri dari kerusakan namun kecepatan untuk dapat pulih lebih lambat dari kecepatan manusia untuk merusaknya.

Bencana banjir, tanah longsor, pencemaran lingkungan yang terjadi di darat maupun di lautan merupakan respon lingkungan terhadap kehidupan manusia. Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana diatas tidaklah sedikit bahkan menyebabkan korban jiwa yang menimbulkan duka nestapa bagi keluarga yang ditinggalkan.

Kasus pencemaran yang sampai saat ini masih menimbulkan bekas terhadap korbannya adalah pencemaran logam berat Cadmium dan  Mercury di teluk Minamata Jepang yang terjadi pada tahun 1949 hingga 1958 yang menimbulkan kerusakan hati, ginjal, ketidakseimbangan otak terhadap manusia.

Di Indonesia, regulasi tentang lingkungan hidup telah diatur dalam UU no 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan  Lingkungan Hidup yang telah direvisi dalam UU no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya UU nomor 23 tahun 1997  telah direvisi menjadi UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa regulasi dalam bentuk  pelaksanaan dan petunjuk teknis diatar dalam beberapa Peraturan Pemerintah seperti PP no 41 tahun 1999 pengendalian pencemaran udara, PP 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian  pencemaran air, PP 150 tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup telah menyelenggarakan konsultasi publik pada tanggal 29 Mei 2013  tentang rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Untuk memantaua serta memberikan reward and panism, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki program kerja yakni Program Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan atau yang disingkat Proper dimana program Proper diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2002.  Program Proper bertujuan untuk untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Guna mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan kinerja penaatan dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik. Para pemangku kepentingan (stakeholders) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan kepada perusahaan yang belum berperingkat baik.

Di Provinsi Lampung telah dilaksanakan penilaian Proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup dimana didapatkan hasil  pada periode 2011–2012 menunjukkan terdapat 12 perusahaan yang meraih peringkat emas (1%) ; peringkat hijau berjumlah 119 perusahaan (9%); peringkat biru berjumlah 771 perusahaan (59%); peringkat merah berjumlah 331 perusahaan (25%); serta peringkat hitam berjumlah 79 perusahaan (6%). Sedangkan pada tahun 2017, terdapat 4 (empat) perusahaan yang mengikuti proper tingkat nasional.

Dari pengamatan penulis, saat ini pengawasan dan tingkat pentaatan perusahaan serta institusi penghasil limbah terhadap peraturan relatif menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tidak lepas dari partisipasi dan kontrol sosial yang dilakukan masyarakat  terhadap institusi penghasil buangan limbah. Juga didukung sumber daya manusia yang mengusai teknologi rekayasa lingkungan hidup serta  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang lingkungan sehingga buangan/limbah dapat diturunkan kadar pencemarnya hingga menjadi aman dibuang ke lingkungan.

Selain itu adanya regulasi dari Pemerintah Pusat yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yakni wajibnya kegiatan/usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan dengan membuata dokumen lingkungan hidup. Termasuk dokumen lingkungan hidup adalah dokumen AMDAL (analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan maupun surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL).

Barangkali bagi dunia usaha, dokumen lingkungan hidup merupakan hal yang memberatkan. Namun sebenarnya dokumen lingkungan hidup merupakan panduan bagi kegiatan/usaha dapat mengelola dan memantauan kegiatannya sehingga dampak lingkungan akibat kegiatan/usaha dapat dieliminir serendah mungkin. Bagi masyarakat umum, dokumen lingkungan merupakan bukti transparansi kegiatan /usaha sehingga masyarakat luas dapat ikut memantau dan bekerjasama dalam upaya pengelolaan lingkungan.

Perlu ditanamkan semenjak dini mengenai kesadaran terhadap perilaku manusia terhadap lingkungan. Bahwa tindakan merusak lingkungan akan berdampak terhadap kehidupan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Oleh karenanya hendaknya manusia dapat menghargai  lingkungan sebagai tempat hidup dan bekembang. Tindakan merusak lingkungan berarti merusak kehidupan manusia itu sendiri. Wallahu a’lam bishawab.

Biodata Penulis :

Nama                      : Ahmad Supartono, ST
TTL                          : Hadimulyo-Metro, 14 Pebruari 1977

Alamat                     : Jl Kakak Tua No 11 Kel. Hadimulyo Barat-Kota Metro-Lampung

Telp/Faks                : (0725) 42128

HP                           : 0823 7954 4048

Email                       : Mbahdjawadi@gmail.com

Organisasi             : Pengurus Ikatan Keluarga Alumni STTL “YLH” Yogyakarta.