MARI MENGHARGAI LINGKUNGAN

Oleh Ahmad Supartono

Pengurus ISTEL DPW Lampung.

Bumi tempat yang kita huni saat ini memiliki sejarah panjang baik dalam proses pembentukannya sehingga dapat dihuni oleh manusia dan mahluk hidup lainnya. Lingkungan disekitar kita pun memiliki sifat memperbaiki dengan mekanisme keseimbangan sehingga alam dapat selalu kita huni. Namun demikian, perilaku manusia yang sadar maupun tidak selalu menekan lingkungan kearah negatif. Walaupun lingkungan dapat memperbaiki dirinya sendiri dari kerusakan namun kecepatan untuk dapat pulih lebih lambat dari kecepatan manusia untuk merusaknya.

Bencana
banjir, tanah longsor, pencemaran lingkungan yang terjadi di darat maupun di
lautan merupakan respon lingkungan terhadap kehidupan manusia. Kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana diatas tidaklah sedikit bahkan menyebabkan korban
jiwa yang menimbulkan duka nestapa bagi keluarga yang ditinggalkan.

Kasus
pencemaran yang sampai saat ini masih menimbulkan bekas terhadap korbannya
adalah pencemaran logam berat Cadmium dan 
Mercury di teluk Minamata Jepang yang terjadi pada tahun 1949 hingga
1958 yang menimbulkan kerusakan hati, ginjal, ketidakseimbangan otak terhadap
manusia.

Di
Indonesia, regulasi tentang lingkungan hidup telah diatur dalam UU no 4 tahun
1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan  Lingkungan Hidup yang telah direvisi dalam UU
no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya UU nomor 23
tahun 1997  telah direvisi menjadi UU no
32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa
regulasi dalam bentuk  pelaksanaan dan petunjuk
teknis diatar dalam beberapa Peraturan Pemerintah seperti PP no 41 tahun 1999
pengendalian pencemaran udara, PP 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas
air dan pengendalian  pencemaran air, PP
150 tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup telah menyelenggarakan konsultasi publik
pada tanggal 29 Mei 2013  tentang
rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Untuk memantaua serta
memberikan reward and panism, Kementerian
Lingkungan Hidup memiliki program kerja yakni Program Peningkatan Peringkat
Kinerja Perusahaan atau yang disingkat Proper dimana program Proper diterapkan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2002.  Program
Proper bertujuan untuk untuk mendorong peningkatan kinerja
perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi
kinerja penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Guna mencapai
peningkatan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan kinerja penaatan dapat
terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat
pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik. Para pemangku
kepentingan (stakeholders) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan
yang berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan kepada
perusahaan yang belum berperingkat baik.

Di
Provinsi Lampung telah dilaksanakan penilaian Proper oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dimana didapatkan hasil 
pada periode 2011–2012 menunjukkan terdapat 12 perusahaan yang meraih
peringkat emas (1%) ; peringkat hijau berjumlah 119 perusahaan (9%); peringkat
biru berjumlah 771 perusahaan (59%); peringkat merah berjumlah 331 perusahaan
(25%); serta peringkat hitam berjumlah 79 perusahaan (6%). Sedangkan pada tahun
2017, terdapat 4 (empat) perusahaan yang mengikuti proper tingkat nasional.

Dari
pengamatan penulis, saat ini pengawasan dan tingkat pentaatan perusahaan serta
institusi penghasil limbah terhadap peraturan relatif menunjukkan hasil yang
menggembirakan. Hal ini tidak lepas dari partisipasi dan kontrol sosial yang
dilakukan masyarakat  terhadap institusi
penghasil buangan limbah. Juga didukung sumber daya manusia yang mengusai
teknologi rekayasa lingkungan hidup serta 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang lingkungan sehingga
buangan/limbah dapat diturunkan kadar pencemarnya hingga menjadi aman dibuang
ke lingkungan.

Selain
itu adanya regulasi dari Pemerintah Pusat yang telah diterapkan oleh Pemerintah
Daerah di seluruh Indonesia yakni wajibnya kegiatan/usaha yang berdampak
penting terhadap lingkungan dengan membuata dokumen lingkungan hidup. Termasuk
dokumen lingkungan hidup adalah dokumen AMDAL (analisis Mengenai Dampak
Lingkungan), dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan
lingkungan maupun surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL).

Barangkali
bagi dunia usaha, dokumen lingkungan hidup merupakan hal yang memberatkan.
Namun sebenarnya dokumen lingkungan hidup merupakan panduan bagi kegiatan/usaha
dapat mengelola dan memantauan kegiatannya sehingga dampak lingkungan akibat
kegiatan/usaha dapat dieliminir serendah mungkin. Bagi masyarakat umum, dokumen
lingkungan merupakan bukti transparansi kegiatan /usaha sehingga masyarakat
luas dapat ikut memantau dan bekerjasama dalam upaya pengelolaan lingkungan.

Perlu
ditanamkan semenjak dini mengenai kesadaran terhadap perilaku manusia terhadap
lingkungan. Bahwa tindakan merusak lingkungan akan berdampak terhadap kehidupan
manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Oleh karenanya hendaknya manusia dapat
menghargai  lingkungan sebagai tempat
hidup dan bekembang. Tindakan merusak lingkungan berarti merusak kehidupan manusia
itu sendiri. Wallahu a’lam bishawab.

Biodata
Penulis :

Nama                      : Ahmad Supartono, ST
TTL                          :
Hadimulyo-Metro, 14 Pebruari 1977

Alamat                     : Jl Kakak Tua No 11 Kel.
Hadimulyo Barat-Kota Metro-Lampung

Telp/Faks                : (0725) 42128

HP                           : 0823 7954 4048

Email                       : Mbahdjawadi@gmail.com

Organisasi            
: Pengurus Ikatan Keluarga Alumni STTL “YLH” Yogyakarta.